kompas010499 GERAKAN PERTANIAN ORGANIK Kaki Telanjang Vs Tanduk Kambing St Sularto Kamis, 1 April 1999 PETANI kaki telanjang, kembali kepada alam, pertanian organik. Paling tidak itu tiga sebutan usaha mengolah tanah yang kurang lebih punya ciri-ciri yang mirip. Yakni: simbol kesatuan petani dengan tanah, ajakan menyelamatkan kerusakan alam dan hilangnya kesuburan tanah, ajakan mengolah tanah tanpa pestisida, pupuk kimia dan zat penyubur tanaman. Oleh imbas gerakan reformasi (politik), ajakan itu semakin menggebu dikemukakan. Era kemarin, orde dengan pemerintahan berciri khas penyeragaman dan pemaksaan kehendak dari atas, mengakibatkan petani tidak memiliki dunianya sendiri. Mereka harus menanam jenis tanaman sesuai dengan keinginan pemerintah, bercocok tanam dengan cara-cara yang diinstruksikan pemerintah. Para petani yang tidak taat dikucilkan dengan sebutan, mbalelo, PKI-sebuah cap vonis habis selesai-karena dianggap menghambat pembangunan. Karena itu, tidak jarang perlakuan sewenang-wenang sering terjadi. Tanaman padi yang sudah siap dipanen, dibakar karena jenis yang ditanam tidak masuk dalam daftar bibit unggul yang ditetapkan pemerintah. Padahal, dalam hal memilih jenis tanaman sesuai dengan jenis tanah, dalam hal mengolah tanah sehingga menghasilkan, yang paling tahu adalah petani. Mereka yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Pemakaian pestisida memang memacu hasil produksi, tetapi sekaligus menghancurkan kesuburan tanah selain dampak buruk lain seperti ketergantungan petani pada pemerintah, atau faktor kesehatan dengan adanya residu bahan kimia dalam tanaman konsumsi. Lantas apakah arti reformasi bagi petani? Berani mengusahakan tanah sesuai dengan cara dan keinginan mereka. Mereka dibiarkan mengendalikan harga dan tidak tergantung dari fluktuasi pasar. Mereka yang menentukan harga, juga dalam hal bibit yang dipilih. Petani menjadi mandiri, dalam arti mampu mengorganisir diri. Mereka menjadi organik, justru karena kemampuannya merepresentasikan diri. Pertanian organik pun lantas sebagai pilihan, bukan sekadar teknik, beralih dari mengolah tanah yang bersemangat mengeksploitasi tanah sehabis-habisnya kepada cara mengolah tanah sekalian demi kelestariannya. Pertanian organik bukan sekadar alternatif dari sikap rakus mengolah tanah, melainkan cara hidup. Bukan juga antitese dari keinginan memperoleh hasil produksi sebanyak-banyaknya yang disemangati revolusi hijau. Revolusi hijau memang sudah divonis sebagai malapetaka. Revolusi hijau telah terbukti sebagai tanduk kambing sekaligus kotak Pandora. Dua simbol dalam mitologi Yunani itu, cornucopia (tanduk kambing) yang mencerminkan melimpahnya pangan dan kotak Pandora yang menyimpan petaka, dipakai oleh seorang penulis ahli ekonomi pertanian AS, Wharton Jr, mengkritik revolusi hijau. Dikutip seorang panelis, artikel yang terbit tahun 1969 itu, di tengah sorak-sorai puja-puji keberhasilan revolusi hijau, mengingatkan timbulnya generasi kedua dari isi kotak Pandora. Generasi pertama sudah muncul, yakni kegembiraan orang oleh melimpahnya pangan. Generasi kedua itu di antaranya berupa ledakan hama dan pemasaran hasil produksi yang berlimpah. Apa yang diramal Wharton sudah mulai terbukti sejak tahun 70-an. Misalnya, dalam kasus ledakan hama pada tahun 1974-75, Indonesia mengalami serangan hama wereng coklat yang merusak puluhan ribu hektar tanaman padi. Bombardir pemakaian pestisida dan pupuk kimia, menghilangkan kebiasaan petani atau disebut sebagai kearifan lokal, hilang. Pemuliaan tanaman besar-besaran menghasilkan bibit unggul yang memang diarah produksi berumur pendek, sebenarnya rentan hama. Tak lagi masuk dalam pertimbangan, aspek kelestarian kesuburan tanah. PETANI kaki telanjang atau usaha pertanian organik hanya salah satu alternatif. Sebagai alternatif, apalagi masih sebagai gerakan, di mana pun tak ada yang besar, belum massal. Menurut pengakuan mereka yang sudah mempraktikkannya, pertanian organik itu usaha mengolah tanah mengandalkan pada pemakaian pupuk kandang, pupuk kompos dan pestisida alami. Sementara mengusahakan agroindustri menuntut pemakaian pupuk kimia dalam jumlah besar dan bermacam-macam, harus dalam monokultur dan perhatian rutin. Sebaliknya, dengan jumlah media sawah yang sama, dengan pertanian organik, hasilnya lebih besar, lebih sehat dan tetap memperhatikan kelestarian tanah. Dari pengalaman bertani pula, mereka diyakinkan tak mungkin usaha pertanian organik dilakukan seratus persen. Perlu perpaduan antara pemakaian pupuk kimia dan pupuk kompos, antara pupuk pabrik-anorganik dan pupuk organik. Dari segi ilmu tanah pun, pupuk kimia bermanfaat, sehingga yang terpenting adalah bagaimana agar diusahakan semakin kecil pemakaian pupuk dan insekstisida kimiawi. Mesti ada label perbandingan, dan karena itu pula pertanian organik pada saat sekarang adalah gerakan. Analogi dengan organ dalam tubuh manusia, setiap anggota diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan seluruh badan. Organisme itu hanya bisa sehat dan kuat kalau setiap organnya melaksanakan kewajiban. Begitu juga setiap organ hanya bisa berfungsi baik kalau seluruh organisme menjaga dan memeliharanya. Setiap badan terorganisasi secara sempurna. Tak mungkin badan mau mengembangkan kepalanya saja agar pandai berpikir, atau hanya tangannya agar pandai mencuri, atau kakinya supaya mampu cepat lari. Sikap yang muncul dari kesadaran seperti itu adalah perhatian, tenggang rasa, hormat terhadap semua yang ada. Petani organis melihat bahwa alam sendiri bersifat seperti itu. Tuhan telah mengaturnya, sehingga setiap makhluk bermanfaat bagi makhluk lain. Penjelasan itu boleh dikatakan sebagai 'teologi pertanian organis', menyadarkan bahwa mengusahakan pertanian organik dalam kaitan posisinya sebagai kegiatan makhluk ciptaan. Dan rasanya itu pula yang seharusnya menjadi dasar rasionalisasi dan penguatan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian organik. Bahwa organis tak hanya sekadar meninggalkan cara bertani a la modern-konsvensinal yang rakus dengan tujuan utama hasil sebanyak-banyaknya seperti disemangati revolusi hijau. AKAN tetapi, gugatan belum selesai, dalam kaitan percepatan pasar bebas ASEAN tahun 2001, tetaplah pertanian dengan organik sekalipun jadi pertimbangan. Di sini soal idealitas dan realitas dalam mengusahakan pertanian organik. Dan rasanya diskusi tidak beranjak dari sana, bahwa pertanian organik pun dari dirinya sendiri mesti melakukan otokritik, sebab agrobisnis bisa memenuhi syarat untuk mampu bersaing, terutama dengan harga murah dan tersedia jumlah besar. Sementara pertanian organik masih menuntut harga tinggi, seperti penghargan pada karya manusia dan sikap meninggalkan mereka yang tak mau mengerti usaha pertanian organik. Sikap kemandirian sebagai bangsa amat dibantu oleh hadir dan berkembangnya gerakan pertanian organik. Itu pula yang selayaknya didukung, apalagi sistem ini sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jalan mengembangkan masih jauh, dan diharapkan menjadi alternatif pertanian efisien dan kompetitif pada pasar internasional, selain juga ramah lingkungan. Dalam hal ini, didukung usaha riset dan pengembangan-yang boleh dikatakan secara serius sebetulnya sudah ditangani lembaga swadaya masyarakat semacam Yayasan Bina Sarana Bakti di Cisarua, ataupun di berbagai tempat lain, termasuk mereka yang mengembangkannya secara serentak dalam melihat peternakan sebagai partner in progress pertanian organik- jalan yang ditempuh petani berkaki telanjang-organik memang masih panjang, sudah kalah duluan dengan tanduk kambing. Akan tetapi, ketika semua soal, semua penyakit, semua persoalan yang sifatnya federatif muncul pada era reformasi, era sekarang adalah kondusif. Sebaliknya juga, dari segi lain, ketika perekonomian kita semakin terpuruk, proses menjadi bangsa yang mandiri kelihatannya akan semakin panjang. kompas031003 Tragedi Petani dan Involusi Kebijakan Pertanian Di balik berita kekeringan dan gagal panen yang dialami ribuan petani Indonesia akhir-akhir ini, sejatinya tersimpan tragedi yang jauh lebih dalam dan tragis. Peminggiran pembangunan sektor pertanian yang telah dilakukan selama 30 tahun menempatkan para pelaku di sektor pertanian (petani) dalam kondisi yang hampir "sekarat". Di luar angka yang ditunjukkan dalam statistik pertanian selama ini, misalnya fluktuasi ekspor-impor, pertumbuhan negatif, dan penurunan produktivitas, sebenarnya sektor pertanian mengalami proses pembusukan akut. Masalah serius yang menggelayut di sektor pertanian kian menumpuk, di antaranya kepemilikan lahan yang kian mengecil, akses terhadap input yang kian mahal, biaya transaksi yang terus melambung, dan kelembagaan ekonomi yang tidak pernah berpihak kepada petani. Lantas, apa makna Sensus Pertanian 2003 yang dilakukan Agustus lalu di tengah situasi "kehancuran" sektor pertanian itu? Tahun 2000/2001 saya pernah melakukan penelitian terhadap rumah tangga petani kecil (small farm households) yang memiliki lahan di bawah satu hektar. Meski survei itu mengambil studi kasus di dua desa di Kabupaten Malang, tetapi dengan sedikit melakukan generalisasi rasanya hal itu bisa mewakili keseluruhan karakteristik rumah tangga petani kecil di Pulau Jawa. Salah satu temuan mengejutkan dari studi empiris itu ternyata sekitar 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil berasal dari kegiatan di luar sektor pertanian (non-farm). Pekerjaan non-farm itu antara lain menjadi kuli bangunan, ojek, membuka toko, sektor informal, dan sebagainya. Jadi, secara formal pekerjaan mereka adalah petani, tetapi secara faktual tidak lagi hidup dari sektor pertanian (on-farm). Dalam kategori seperti ini sebenarnya bisa dikatakan tidak ada lagi "masyarakat petani", yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Celakanya, struktur petani di Indonesia didominasi pemilik lahan sempit itu. Hasil penelitian Departemen Pertanian tahun 2000 menunjukkan, 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektar. Dengan luas lahan ini, petani hanya mendapatkan keuntungan semusim berkisar antara Rp 325.000 hingga Rp 543.000 atau hanya Rp 81.250 hingga Rp 135.000 per bulan (Kompas, 21/5). Jika setiap rumah tangga petani memiliki anggota keluarga lima orang, pendapatan per kapita komunitas petani hanya sekitar Rp 25.000 per bulan, setara dengan Rp 300.000 per tahun (pendapatan ini lebih rendah dari tingkat upah minimum per bulan yang diterima tenaga kerja di sektor formal). Dengan begitu, angka-angka itu tidak saja mendeskripsikan kecemasan akan kualitas hidup yang jauh dari layak, tetapi juga menyiratkan betapa proses "kematian" sebentar lagi akan menyergap pelaku ekonomi di sektor pertanian. Kondisi yang lebih menyesakkan juga saya jumpai dalam penelitian yang masih berlangsung hingga kini (tentatif). Studi empiris yang saya kerjakan terhadap petani tebu di Jawa Timur menunjukkan, penyebab inefisiensi di tingkat petani bukan semata karena tingginya biaya produksi maupun rendahnya produktivitas, tetapi akibat besarnya biaya transaksi yang harus dipikul petani. Biaya transaksi yang per definisi bisa dipahami sebagai seluruh ongkos yang timbul karena pertukaran dengan pihak lain ternyata proporsinya mencapai 60 persen dari total biaya yang dikeluarkan petani tebu. Biaya transaksi itu meliputi "manipulasi" rendemen, tetes tidak terbagi, pajak lahan, inefisiensi TMA (tebang-muat- angkut), sabotase bagi hasil, bunga kredit, lama antre giling, dan lain-lain. Praktik yang sama juga dialami petani lain, semacam petani cengkeh, tembakau, cokelat, dan teh. Singkatnya, tragedi itu terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda bakal usai hingga kini. Menyikapi persoalan genting itu, tampaknya pemerintah hingga kini belum mengeluarkan kebijakan yang sebanding dengan besar masalah. Bahkan yang mengemuka akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah terkesan mempercepat proses kematian sektor pertanian (involusi kebijakan). Dalam perdagangan internasional, pemerintah banyak meliberalisasi pasar produk pertanian, padahal aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih memberi kesempatan pemerintah untuk melindungi pasar domestik. Adapun untuk subsidi, telah lama subsidi input dikurangi dengan sangat drastis oleh pemerintah, padahal negara-negara maju masih memberi subsidi sampai 300 miliar dollar AS tiap tahun kepada sektor pertanian (The New York Times, 2/12). Berita paling mutakhir mengabarkan Konferensi Tingkat Menteri V WTO di Meksiko gagal menghasilkan konsensus apa pun mengenai pengurangan hambatan dalam perdagangan produk pertanian (Kompas, 16/9). Hal ini terjadi karena negara maju, seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang, menolak untuk memangkas secara drastis subsidi ekspor dan subsidi jenis lain yang selama ini diberikan kepada petani. Jika pemerintah masih memiliki komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan petani, hal yang harus dilakukan adalah segera memberlakukan keadaan "darurat" kepada sektor pertanian sehingga ada tekanan perubahan kebijakan secara radikal. Pertama, dalam krisis ekonomi berkepanjangan, alokasi anggaran yang diberikan kepada sektor ekonomi yang dihuni paling banyak penduduk (45 persen dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian) akan menisbahkan manfaat yang berarti. Jika alokasi anggaran negara (APBN) itu dibelokkan sebagian besar ke sektor pertanian, stimulus ekonomi yang terjadi bakal langsung berdampak ke sektor ekonomi yang nyaris karam. Langkah ini lebih kredibel dibanding pemerintah secara beruntun menggunakan anggaran negara untuk kepentingan lima persen penduduk yang tidak pernah menjadi dewasa karena terus disuapi selama puluhan tahun. Kedua, membenahi kelembagaan ekonomi sektor pertanian yang selama ini selalu menempatkan petani sebagai "pecundang". Secara praktis kelembagaan ekonomi itu berbicara mengenai aturan main yang memungkinkan tiap pelaku ekonomi bisa menjalankan proses transaksi secara sepadan dan menjamin kepastian (institutional arrangement). Muara perbaikan kelembagaan ekonomi ini adalah menurunkan biaya transaksi yang harus ditanggung petani sehingga bisa mendonorkan efisiensi secara keseluruhan. Agenda lain yang tidak kalah penting, memutus peran rents-seekers yang kerap beroperasi dalam sektor pertanian, seperti pedagang besar yang mengijon tanaman dan tengkulak yang menutup akses petani ke pasar. Pendeknya, kelembagaan ekonomi merupakan penggerak utama (prime mover) yang akan mempertemukan tiap pelaku ekonomi (pertanian) dalam proses interaksi yang sederajat sehingga tidak berakibat terjadinya eksploitasi satu pihak atas pihak lainnya yang lebih lemah. Ketiga, sudah selayaknya dibentuk bank pertanian yang khusus melayani kebutuhan finansial sektor pertanian. Secara praktis mungkin pemerintah tidak harus membentuk bank baru, tetapi bisa mengalihfungsikan peran bank perkreditan rakyat yang selama ini belum fokus kepada pembelaan pelaku ekonomi kecil (sektor pertanian). Dalam implementasinya bank pertanian itu tidak hanya memfasilitasi kredit petani, tetapi juga membantu keuangan bagi pelaku ekonomi yang mengolah maupun mendistribusikan barang pertanian. Misalnya, kasus kredit petani, selama ini yang dikeluhkan prosedur kredit amat rumit dan tidak bisa cair pada saat dibutuhkan. Sementara praktik agrobisnis, industri pengolahan sering mengalami kesulitan untuk merenovasi mesinnya karena hambatan kapital (seperti kasus industri gula). Ahmad Erani Yustika 03-10-2003 kompas050802 Petani Riau Mulai Beralih ke Pertanian Organik Pekanbaru, Kompas - Sistem pertanian organik mulai banyak diminati petani di Provinsi Riau seiring dengan semakin tingginya biaya sarana produksi pertanian. Selain ramah lingkungan, sistem pertanian terpadu ini diyakni mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. "Semula kami tidak percaya dengan sistem ini. Namun, setelah mendapat penyuluhan dan bimbingan dari petugas lapangan, petani di sini sudah percaya 200 persen," ujar Rasmi (48), petani cabai yang ditemui dalam acara pekan pemberdayaan masyarakat Riau yang diselenggaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu (3/8). Selain Rasmi, terdapat sekitar 750 keluarga petani di Riau yang menerapkan sistem pertanian organik. Sebelum beralih ke pertanian organik, mereka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PT RAPP selama dua pekan, kemudian mendapat bimbingan oleh sekitar 30 sarjana pertanian yang direkrut PT RAPP sebagai petugas lapangan. "Dulunya kami nelayan dengan penghasilan tidak tetap. Sekarang pekerjaan itu kami tinggalkan dan bersama masyarakat lainnya mengolah lahan dengan sistem pertanian organik. Penghasilan dari tanaman cabai saja sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta sebulan," ujar Rasmi, petani dari Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Keberhasilan Rasmi mengolah lahan podzolik merah kuning menjadi lahan yang subur dengan menggunakan kompos mendapat pujian dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim. "Keberhasilan dari daerah ini akan saya sampaikan ke daerah-daerah lain agar bisa dijadikan contoh," kata Makarim yang hadir memberi penghargaan kepada petani dan institusi terbaik dalam menerapkan pertanian organik. Direktur Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR) PT RAPP Ir H Elyas menjelaskan, perusahaannya dalam setahun melatih petani dalam 12 angkatan. Setiap angkatan dalam program yang telah berlangsung tiga tahun ini, dilatih 25-30 petani agar taraf hidupnya dapat ditingkatkan. "Program ini ditujukan kepada petani marjinal di sekitar lokasi hutan dan pabrik PT RAPP. Kami akan bimbing mereka hingga menjadi petani mandiri hingga sejahtera. Ini juga salah satu solusi untuk mengatasi pencurian kayu oleh masyarakat di wilayah ini," kata Elyas. Dirut PT RAPP Ibrahim Hasan menambahkan, program pemberdayaan ini merupakan komitmen perusahaannya untuk membangun masyarakat petani yang selama ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. (RUS) Senin, 5 Agustus 2002 kompas081203 Mutu Pangan Organik Budi Widianarko Senin, 08 Desember 2003 Oleh para penganjurnya, pertanian organik dianggap mampu memandirikan petani Indonesia (Kompas, 25/10/2003, halaman 9). Pertanian organik diharapkan mampu membebaskan petani dari ketergantungan atas sarana produksi pertanian yang umumnya diproduksi perusahaan-perusahaan raksasa transnasional. Gairah pengembangan pertanian organik di Tanah Air tidak dapat dipisahkan dari gerakan serupa yang berlangsung secara global. Bagi beberapa pelakunya, pertanian organik dipandang sebagai sebuah filosofi, gerakan sosial, dan bahkan ada yang meyakininya sebagai sebuah agama (IFST, 2001). Pada dasarnya, pertanian organik mencakup berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif mengikuti suatu continuum mulai dari sistem budidaya pertanian yang sama sekali tidak menggunakan bahan kimia (chemical free) hingga budidaya pertanian berkelanjutan dengan asupan rendah (low input sustainable agriculture). Beberapa faktor yang memicu lahirnya sistem pertanian organik adalah lahirnya kesadaran tentang kerusakan lingkungan; ketergantungan pada bahan kimia dan sumber energi tidak terbarukan; serta keamanan pangan dan kesehatan. Faktor yang terakhir inilah yang dari waktu ke waktu semakin menjadi pendorong konsumen meminati produk pertanian organik (seperti terungkap dalam The Food Marketing Institute 1990 Trends Survey, dan Information Statement of Food Science and Technology, 2001). Istilah pangan organik (organic food) sebenarnya suatu salah kaprah. Semua bahan pangan, yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, dengan sendirinya bersifat organik karena mengandung unsur karbon dalam struktur kimiawinya. Kata organik lebih menjelaskan metode produksi daripada sekadar karakteristik produk. Istilah yang lebih tepat adalah organical produced food atau organically grown food. Kedua istilah ini dianggap lebih sesuai karena mendeskripsikan proses produksinya (inusbandry) dan bukan produk akhirnya (Newsome, 1990). Salah satu definisi produk pertanian organik adalah hasil sistem budidaya pertanian yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida, senyawa pengatur pertumbuhan pada tanaman, dan senyawa-senyawa feed additives pada ternak. Sebagai alternatif dari penggunaan senyawa-senyawa buatan manusia tersebut, sistem budidaya pertanian organik lebih mengandalkan pada rotasi tanaman, penggunaan pupuk hijau dan pupuk kandang, serta pengendalian hama secara hayati dan fisik (IFST, 2001). Jika dari aspek budidayanya pertanian organik telah jelas-jelas terbukti memiliki keunggulan, tidak serta-merta produknya dapat dinyatakan unggul. Secara ilmiah, nilai nutrisi dan mutu produk pertanian organik adalah topik yang masih kontroversial hingga saat Ini. Kajian terhadap hasil-hasil penelitian dalam topik tersebut belum dapat memberikan rekomendasi yang solid tentang keunggulan nilai nutrisi dan mutu produk pertanian organik dibandingkan dengan produk pertanian non-organik. Absennya kandungan residu senyawa-senyawa agrokimia, terutama pestisida, dalam produk pertanian organik tentu saja menurunkan risiko keracunan pada konsumen produk tersebut. Sebagai implikasinya, produk pertanian organik bebas dari kemungkinan untuk melampaui ambang batas kandungan residu pestisida. Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa produk pertanian organik terbukti memiliki kandungan residu agrokimia yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pertanian konvensional (seperti al Lampkin, 1990 dalam IFST, 2001). Peneliti yang sama juga mengungkapkan bahwa produk pertanian organik memiliki keunggulan lain, yaitu kandungan yang lebih rendah untuk nitrat, oksalat, asam amino bebas, dan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan lainnya. Selain itu, juga terungkap kandungan vitamin C dalam produk pertanian organik cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional. Meskipun demikian, Lampkin et al, 1990 (dalam IFST, 2001) juga memberikan reservasi bahwa perbedaan karakteristik produk tersebut merupakan hasil proses-proses fisiologis tanaman yang juga dipengaruhi banyak faktor lain. Dari aspek mikrobiologis, keamanan produk pertanian organik dan konvensional belum terbukti memiliki perbedaan yang berarti. Penggunaan pupuk kandang pada kedua sistem budidaya pertanian menimbulkan risiko kontaminal. Risiko tersebut berasosiasi dengan peluang survival Compylobacter, E coli, Salmonella, Listeria, protozoa, dan berbagai virus pasca-aplikasi pupuk kandang (tinju ternak) (lihat A Study on Farm Manure Applications to Agricultural Land and an assessment of the risks of Pathogen Transfer into the Food Chain-Nicholson et al, 2000 dalam IFST, 2001). Dengan demikian, terlepas dari metode produksinya: organik atau tidak, konsumsi produk pertanian tanpa pemasakan yang memadai akan melahirkan risiko keracunan oleh mikroba. Lampkin et al (1990 dalam IFST, 2001) mengutip sebuah studi jangka panjang (12 tahun) yang membandingkan produk pertanian yang dihasilkan melalui penggunaan pupuk kandang dan pupuk kimia-mendapatkan bahwa pemupukan organik menghasilkan produk yang memiliki kandungan bahan kering 28 persen lebih tinggi disertai oleh nutrien mikro dan makro yang lebih tinggi pula-meskipun yield yang diperoleh lebih rendah (24 persen). Aspek cita rasa, terutama flavor, sangat sulit untuk diperbandingkan karena menyangkut banyak determinan-bukan sekadar organik versus non-organik saja. Faktor-faktor seperti varietas tanaman, penyimpanan, tingkat kemasakan, dan kesegaran memegang peran penting sebagai penentu flavor produk sayuran dan buah (IFST, 2001). Satu hal yang sering kali justru berperan lebih penting dalam keamanan pangan adalah persepsi tentang "keamanan dan kesehatan" yang terbentuk di kalangan konsumen umum. Di kalangan konsumen, khususnya di negara-negara maju, sudah telanjur terbentuk persepsi bahwa produk pertanian organik adalah produk yang superior, baik nutrisi maupun keamanan dan kesehatannya. Hal inilah yang mendorong permintaan yang terus meningkat terhadap produk pertanian organik. Persepsi itu kini telah menyebar dan berkembang pula di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya di kalangan konsumen menengah ke atas. Meskipun demikian, secara ilmiah masih diperlukan banyak penelitian untuk memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi tentang keunggulan produk pertanian organik tersebut. Tampaknya keunggulan produk pertanian organik hingga saat ini masih cenderung berupa "mitos" yang harus lebih banyak dibuktikan secara ilmiah (lihat al Gussow, 1996, dalam Diver, 2001). Keunggulan produk pertanian organik dibandingkan dengan produk konvensional tidak dapat didasarkan pada aspek mutu dan nutrisi semata. Namun, yang jelas, dari sudut pandang lingkungan, praksis pertanian organik jelas-jelas berpeluang memperbaiki kualitas lingkungan-yang secara tidak langsung juga menentukan mutu pangan yang dihasilkan. Budi Widianarko Dosen Toksikologi Lingkungan dan Keamanan Pangan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. kompas170504 Stabilitas Pangan Terancam Lahan Menyempit, Irigasi Kacau Dahono Fitrianto/M Nasir Senin, 17 Mei 2004 ANCAMAN krisis pangan sudah di depan mata dan bakal dirasakan rakyat bila Pemerintah Indonesia tidak segera turun tangan untuk memperbaiki sektor pertanian. Tanda akan krisis pangan sudah tampak dan diungkapkan Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Departemen Pertanian Mohammad Jafar Hasnah dalam acara sosialisasi program perluasan areal tanam tahun 2004 di Balikpapan, Jumat, 30 April 2004. SALAH satu ancaman bagi stabilitas pangan nasional, antara lain, adalah semakin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi untuk perumahan dan tempat usaha lain, seperti pabrik dan pergudangan. Selain itu, irigasi pertanian di berbagai daerah semakin tidak mendapat perhatian dalam hal perawatan sehingga di sana-sini retak, bocor, dan tidak lagi efektif untuk mengalirkan air ke petak-petak areal pertanian. Jafar Hasnah mengungkapkan, seluas 610.596 hektar sawah di negeri ini telah berubah menjadi permukiman dan tempat usaha. Perubahan lahan pertanian seluas itu hanya berlangsung dalam tiga tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai 2003. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kata Jafar, Indonesia bisa kekurangan pangan (Kompas, 1/5). Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan lain-lain sebenarnya bukan terjadi dalam tiga tahun itu saja. Tahun-tahun sebelumnya, pengalihan fungsi pertanian sudah berlangsung, baik di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah di luar Jawa. Penggusuran lahan pertanian menjadi permukiman dan tempat usaha di Pulau Jawa terjadi terutama di sekitar kota-kota besar, seperti daerah-daerah seputar Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Di seputar Jakarta, seperti Kabupaten/Kota Tangerang, Serang (Banten), dan Bekasi, hingga ke arah timur sampai Karawang (Jawa Barat) yang selama ini dikenal sebagai gudang beras nasional, terjadi proses pengalihan lahan pertanian secara besar-besaran. Seperti dipantau Kompas, lahan pertanian teknis di pantai utara Tangerang sudah porak- poranda dan sebagian berubah menjadi kompleks perumahan dan usaha galian pasir yang berkedok membuat tambak. Perumahan Kompleks Garuda di Kampung Melayu serta kompleks pergudangan dan Perumahan Bandara Mas, keduanya di wilayah utara Tangerang, kini menempati areal yang sebelumnya merupakan lahan pertanian teknis dan subur. Petani pemiliknya masih hidup dan tinggal di kampung-kampung sekitar kompleks pergudangan dan perumahan. "Ini dulu sawah milik tetangga saya. Sangat subur tanahnya,"kata seorang anggota satuan pengamanan sambil menunjuk satu rumah di Perumahan Bandara Mas. Belum lagi di daerah Mauk, kawasan pertanian di utara Tangerang ini juga tercabik-cabik akibat digali untuk diambil pasirnya. Di Karawang, Jawa Barat, bahkan ada indikasi perusakan saluran irigasi teknis, sebelum lahan pertanian dialihfungsikan. Dengan alasan sawah kering dan sulit ditanami, sawah dijual dan dialihkan untuk keperluan membangun rumah dan pabrik. Menurut Jafar, perubahan fungsi lahan pertanian dalam tiga tahun terakhir (hingga 2003) sangat hebat. Dikatakan hebat karena ia melihat perbandingan peralihan fungsi lahan pertanian pada dekade 1983 hingga 1993, "hanya" 400.000 hektar di 42 kabupaten, di delapan provinsi. Penyempitan lahan pertanian yang berdampak pada produksi hasil pertanian diperparah dengan kerusakan irigasi teknis dan persoalan waduk yang belum juga tertangani. Akibat dari semua itu, hasil pertanian pun tidak optimal, dan bahkan gagal panen. Seperti diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang H Fadhil, ribuan hektar sawah di kawasan pantai utara Banten mengalami gagal panen. Kegagalan panen itu akibat banyaknya areal sawah yang terendam air akibat tersumbatnya saluran pembungan serta serangan hama (Kompas, 4/5). Menurut dia, luas lahan pertanian di Kecamatan Tirtayasa sekarang 3.500 hektar, tetapi yang bisa diharapkan hasilnya hanya 200 hektar di Desa Tirtayasa dan 650 hektar di Desa Sujung. Lainnya sudah sulit diharapkan karena berbagai masalah, terutama saluran air. DI Cirebon, Jawa Barat, nasib sektor pertanian juga mengalami hal serupa. Sedikitnya 20 persen dari total 437 kilometer (km) panjang saluran irigasi teknis di Kabupaten Cirebon saat ini rusak berat. Kerusakan irigasi teknis itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, alam, faktor usia, faktor manusia, serta tidak berfungsinya saluran irigasi di beberapa tempat. Hal ini diakui Kepala Subdinas Sumber Daya Air (Subdin SDA) Dinas Pengairan Kabupaten Cirebon Mulus Nuriadinata yang didampingi Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Casripin di Sumber, Jawa Barat, Selasa (4/5). Menurut Casripin, saluran irigasi dikategorikan rusak apabila hanya bisa berfungsi 30 persen dari fungsi normalnya. Mulus menambahkan, sebagian besar saluran irigasi yang masih rusak berat dan belum mendapat jatah rehabilitasi berada di kawasan Cirebon bagian timur, seperti di Kecamatan Losari, Pabedilan, dan Babakan. Saluran irigasi yang mendapat sumber air dari Waduk Darma di Kabupaten Kuningan melalui Bendungan Cikeusik tersebut mengairi areal pertanian seluas lebih kurang 6.000 hektar. Salah satu penyebab tidak berfungsinya saluran irigasi adalah tingkat sedimentasi atau pengendapan yang tinggi sehingga saluran tersebut tidak bisa dialiri air. Selain itu, usia saluran irigasi teknis yang sudah tua menyebabkan kerusakan pada kondisi fisik tanggul, dinding saluran, dan pintu air. Selain dua faktor tersebut, ulah manusia juga menjadi salah satu penyebab kerusakan irigasi. Menurut Mulus, pintu-pintu air yang terbuat dari baja sering dicuri dengan cara digergaji, kemudian logamnya dijual kiloan. Pada saat musim kering, masyarakat juga sering melubangi saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah mereka. "Tahun 2003 kemarin kami mengeluarkan biaya hingga Rp 70 juta hanya untuk mengganti pintu air yang hilang dicuri," papar Mulus. Dalam kesempatan itu, Mulus juga mengatakan, rehabilitasi saluran irigasi Rentang di wilayah Cirebon bagian barat dan utara saat ini sudah 98 persen selesai. Saluran irigasi yang bersumber air di Bendung Rentang, Kabupaten Majalengka, dan masuk dalam Zona Sumber Air Jamblang-Rentang-Jatisawit tersebut mengairi 21.000 hektar sawah atau sekitar 45 persen dari total luas areal pertanian di Kabupaten Cirebon. Proyek rehabilitasi yang menelan biaya hingga Rp 5 miliar per tahun tersebut meliputi pekerjaan pengurasan lumpur endapan dan perbaikan dinding saluran yang mulai rusak. Menurut Mulus, untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan, pihaknya juga meningkatkan upah pekerja kontrak penyelenggara pemeliharaan saluran (PPS) dari Rp 300.000-350.000 per bulan menjadi Rp20.000 per hari dengan jam kerja delapan jam per hari. "PPS bertugas melakukan perawatan rutin, seperti membabat rumput di sekitar saluran irigasi, membuang sampah dari saluran, dan menguras lumpur semampunya," paparnya. Data yang diungkapkan Dinas Pengairan tersebut ternyata berbeda dengan data Dinas Pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Sathori Djuhaeri, kerusakan saluran irigasi mencapai 50-70 persen dari total saluran irigasi yang ada. Kepala Seksi Irigasi dan Klimatologi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Asyikin Kusnandi menambahkan, jaringan irigasi di tingkat usaha tani sebagian besar rusak berat sehingga air tidak mengalir melalui saluran, tetapi melalui petak-petak sawah petani. Dengan demikian, sawah di bagian hilir selalu tidak kebagian air. kompas210504 Kelangkaan Pupuk Bukan Disebabkan Percepatan Tanam Cirebon, Kompas - Kelangkaan pupuk urea yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selama dua bulan terakhir ini, bukan disebabkan oleh percepatan awal musim tanam (MT) gadu yang dilakukan oleh para petani. Stok pupuk seharusnya tersedia setiap saat untuk memenuhi kebutuhan petani, tidak peduli kapan petani mulai menanam padinya. Demikian ditandaskan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Sathori Djuhaeri di sela-sela menerima kunjungan inspeksi mendadak Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi di Cirebon, Rabu (19/5). Sathori mengatakan, pihaknya memang memprogramkan percepatan tanam pada MT gadu ini, supaya para petani masih mendapatkan air pada awal musim kemarau sehingga bencana puso akibat kekeringan seperti tahun lalu tidak terulang lagi. Menurut Sathori, alasan pihak PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang menyalahkan percepatan tanam tersebut sama sekali tidak berdasar, karena seharusnya sebagai penanggung jawab pemasok pupuk di wilayah Cirebon, Pusri harus setiap saat menyediakan kebutuhan pupuk petani. "Tahun-tahun lalu, bahkan sebelum petani memulai masa tanamnya, stok pupuk selalu melimpah di gudang Pusri. Tetapi tahun ini pupuk sangat sulit didapatkan dan harganya sangat tinggi," katanya. Beberapa waktu lalu, Kepala Pemasaran Pusri Kabupaten (PPK) Cirebon Gunawan Jusuf pernah mengatakan, kelangkaan pupuk di wilayah Cirebon disebabkan ketidaksesuaian data kebutuhan pupuk yang dimiliki Pusri sebagai produsen dengan kenyataan kebutuhan petani di lapangan. "Seharusnya puncak kebutuhan pupuk di Cirebon terjadi pada bulan Juni, tetapi karena percepatan tanam yang dilakukan, puncaknya bergeser lebih awal, menjadi pertengahan Mei. Ini di luar perhitungan kami," ujarnya. Gunawan juga sempat menyayangkan keterlambatan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyampaikan data kebutuhan pupuk urea pada MT gadu ini. Menurut dia, berdasarkan pengalamannya di Kabupaten Karawang, data kebutuhan pupuk pada awal MT gadu bulan Mei-Juni sudah diserahkan oleh Dinas Pertanian setempat pada bulan Oktober-November tahun sebelumnya. "Tetapi di Cirebon ini, datanya baru diserahkan dua minggu lalu," ungkap Gunawan. Hal tersebut juga disanggah oleh Sathori. Menurut dia, luas areal tanam yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pupuk para petani tidak pernah berubah terlalu drastis dari tahun ke tahun dan selalu dilaporkan ke produsen pupuk melalui Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. "Apalagi pada MT gadu, luas areal tanamnya justru lebih kecil dibanding MT rendeng. Dari total areal pertanian 40.000 hektar di Cirebon, pada MT gadu paling banyak hanya ditanami seluas 35.000 hektar. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan kelangkaan pupuk," tandas Sathori. Pernyataan Sathori tersebut senada dengan pernyataan Menperindag yang tidak bisa menerima alasan para produsen pupuk mengenai penyebab kelangkaan pupuk. Menurut Rini, para produsen beralasan kebutuhan di daerah pada bulan Mei ini naik hingga 15 persen karena ada percepatan tanam, sementara mereka masih mendasarkan perhitungan pasokan pupuk pada kebutuhan periode yang sama tahun lalu. "Itu bukan alasan, karena seharusnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Persoalannya adalah, para produsen ini kurang tanggap dalam menjaga supaya pengiriman itu selalu bisa tepat waktu," tandas Menperindag. Sementara itu, Kepala Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Jawa Barat, Herfian Idrus, berdalih, keterlambatan pasokan pupuk untuk Jawa Barat turut disebabkan oleh bertambahnya daerah yang menjadi tanggung jawab PT Pusri. Menurut dia, seharusnya daerah yang menjadi tanggung jawab pemasaran Pusri adalah seluruh provinsi di Pulau Sumatera minus Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara; Jawa Tengah, dan Banten. Akan tetapi, karena kerusakan pabrik pupuk milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh yang seharusnya bertanggung jawab terhadap Sumatera Utara (Sumut) dan NAD, dan keterbatasan kemampuan PT Pupuk Kujang untuk memenuhi kebutuhan pupuk di seluruh Jawa Barat, akhirnya Pusri ikut memasok kebutuhan pupuk bagi Sumut, NAD, dan Jabar. "Sementara kapal-kapal kami diprioritaskan untuk memenuhi dulu kebutuhan di daerah yang menjadi tanggung jawab kami, akhirnya daerah-daerah tambahan seperti Jabar agak terlambat memasok pupuknya," ujarnya. DHF Jumat, 21 Mei 2004 kompas221001 Hari Tani Nasional 24 Oktober: Pertanian Organik, Masih Sebatas Omongan Pemerintah Yogyakarta, Kompas - Kalangan petani mengemukakan, masalah pertanian organik yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan kesehatan para petani, hingga saat ini sebatas jadi "omongan" kalangan pemerintah. Petani menilai, pemerintah belum melakukan tindakan nyata dan spontan untuk menyelamatkan lingkungan alam, dan meningkatkan kehidupan para petani. Demikian pernyataan petani di sela-sela kegiatan Gelar Budaya Petani dan pameran produksi petani 20-23 Oktober di Gedung Purna Budaya Yogyakarta. Gelar budaya yang diprakarsai Aliansi untuk Kedaulatan Petani itu antara lain memamerkan benih dan teknologi lokal petani, pasar tani, pentas seni petani, seni rupa pertunjukan tani, dialog agraria dan pengelolaan sumber daya alam, dan sarasehan petani dengan konsumen. Acara pembukaan Gelar Budaya Petani Sabtu (20/10) petang kemarin dibuka dengan doa oleh seorang petani dari Desa Jati, Lereng Merbabu Jawa Tengah, Tjipto Suwarno. Para petani, menurut rencana akan bertahan hingga Rabu (24/10), bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Para petani menyiapkan aksi besar-besaran di Yogyakarta, menyongsong konferensi pertanian yang dijadwalkan pada hari Rabu mendatang di Yogyakarta, namun tidak banyak melibatkan kalangan petani sendiri. Mbah Suko (63), tokoh tani dari Desa Kentheng Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang yang hadir pada acara pembukaan kemarin mengungkapkan betapa pentingnya pengenalan budaya lokal petani. Yang dimaksud budaya lokal petani, katanya, antara lain budi daya pertanian, bibit lokal, tradisi masyarakat setempat, sistem produksi, sampai sistem pasar yang dikenal petani. "Pertemuan seperti ini sebenarnya penting bagi petani, karena kami akan saling belajar. Kalau akhir-akhir ini pemerintah mulai ikut omong tentang pertanian organik, itu baru taraf omongan saja, tapi belum nyata. Pemerintah belum secara spontan membantu petani, atau mencanangkan program pertanian organik," kata Mbah Suko, penerima penghargaan Kalpataru 2001 bidang pelestarian pertanian. Pertanian organik, yang merupakan budaya petani lokal, penting dikenali kalangan petani kembali karena budaya itu nyaris punah, atau terpinggirkan oleh program-program nasional pemerintah sendiri. "Zaman Orde Baru dulu kita kenal Bimas Pertanian, dan Swasembada Pangan. Ketoke nguripi, janjane mateni petani (Kelihatannya menghidupi, tapi sebenarnya mematikan petani-Red)," ujar Mbak Suko. Dijelaskan oleh Mbah Suko dan Toto Rahardjo, Fasilitator Petani dan lembaga Institut Yogyakarta, pameran budaya petani di Purna Budaya tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk jual-beli berbagai komoditas pertanian, termasuk sejumlah bibit padi lokal yang sudah langka. (hrd) Senin, 22 Oktober 2001 kompas241203 Pertanian Organik dan Kemandirian Petani (nes) Rabu, 24 Desember 2003 JAMES C Scott, profesor ilmu politik di Yale University, AS, pernah tinggal selama dua tahun (1978-1980) di sebuah desa kecil di Malaysia. Saat itu merupakan tahun-tahun perjuangan para petani cilik, yang pelan tapi pasti tergusur oleh Revolusi Hijau. Inilah suatu terobosan teknologi yang melipatgandakan hasil pertanian dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dunia, tetapi di sisi lain justru makin memarjinalkan harkat para petani miskin. DI sebuah desa di wilayah Kedah yang disamarkan dengan sebutan Sedaka, Scott membuktikan bahwa intensifikasi pertanian, penggunaan sarana produksi unggul, dan mekanisasi pertanian, makin memperbesar jurang pemisah antara petani kaya dan miskin dengan menghilangkan pendapatan petani kecil dan buruh tani hingga dua pertiganya. Modernisasi pertanian lewat intensifikasi dan mekanisasi ini juga mengubah pola hubungan petani pemilik dengan buruhnya menjadi semakin individual. Hasil penelitian yang kemudian menjadi buku klasik etnografi-antropologi berjudul Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance (diterbitkan Yale University, 1985) itu, juga memotret bagaimana perjuangan para petani miskin menghadapi semua perubahan ini. Apa yang ditulis Scott, semakin hari semakin terbukti. Revolusi Hijau justru makin membuat petani tergantung, apalagi setelah teknologi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Petani yang dulu merdeka dengan memakai bibit sendiri, mendaur ulang kotoran ternak untuk pupuk, dan memanfaatkan yang ada di alam dalam pengendalian hama, kini tak bisa lagi menjalankan usaha taninya bila tak bisa membeli bibit, tak ada pupuk kimia maupun pestisida untuk menjalankan usaha taninya. Harga benih, pupuk, maupun pestisida yang membubung tinggi, sementara harga hasil produksi pertanian relatif tetap, membuat kehidupan petani semakin terpuruk. Dr Vandana Shiva, aktivis yang pernah menjadi Direktur Research Foundation for Science, Technology, and Natural Policy, India, menyebutkan bahwa Revolusi Hijau tidak hanya membunuh petani, tapi juga merusak lingkungan dan memperbesar ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. SEBAGAI aktivis, Shiva tidak bisa tinggal diam melihat keterpurukan petani ini. Salah satu usaha yang dilakukannya awal tahun 1990-an adalah mengembangkan bank benih di setiap komunitas dan dikelola oleh para petani itu sendiri. Menurut Shiva, bank benih membuat petani tidak hanya bebas mengakses benih, tetapi juga tidak lagi tergantung pada monopoli oleh perusahaan yang menerapkan hak kepemilikan intelektual. "Monopoli bibit dan sistem pangan telah terbukti menghancurkan pasar dan sistem pangan lokal," tegasnya. Untuk menghilangkan ketergantungan pada pupuk dan pestisida, Shiva mengampanyekan pertanian organik dengan menggunakan kompos, kotoran tanaman, dan pengendalian hama dengan memanfaatkan musuh hayati yang ada di alam. Apa yang awalnya lebih merupakan upaya memandirikan petani, ternyata mendapat sambutan positif. Apalagi ketika konsumen mulai mendapati adanya residu pestisida, terjadinya pencemaran lingkungan pada makanan, maupun munculnya penyakit sapi gila yang diduga berawal dari pemaksaan ternak pemakan rumput memakan sisa-sisa produksi peternakan. Di Indonesia, pengembangan pertanian organik berjalan beriringan dengan munculnya kesadaran global untuk kembali ke alam, selain berkembangnya gerakan sosial untuk memberdayakan petani. Dalam buku Belajar dari Petani, Kumpulan Pengalaman Bertani Organik yang diterbitkan SPTN-HPS Yogyakarta tahun 2003, tampak betul upaya para petani ini untuk mewujudkan cita-cita kemandirian, kedaulatan, dan sekaligus menjaga daya dukung alam. Buku yang merupakan kumpulan tulisan pengalaman 50 petani organik di berbagai daerah di Jawa itu, mengupas mulai dari ketidaktahuan petani soal pertanian organik, perkenalan mereka, sampai manfaat yang kemudian dirasakan. Simak apa yang diungkapkan Omistriyah, pengurus Kelompok Perempuan Mandiri di kawasan Bogor, Jawa Barat. Awalnya, ia hanya memanfaatkan pupuk kandang sebagai pengganti harga pupuk yang makin tak terjangkau. Adapun Paiman, petani dari daerah Jumapolo di Karanganyar, Jawa Tengah, melihat kembalinya musuh alami hama-hama di kebunnya, setelah mempraktikkan pertanian organik secara konsisten. "Di sawah saya muncul ular sawah, belut, cacing tanah, dan sebagainya. Selain itu, tanah saya jadi gembur sehingga mudah diolah," papar Paiman. Sugiyono dari Boyolali, Jawa Tengah, bahkan sudah berhasil membuat benih sendiri sehingga ia tidak perlu lagi membeli benih ataupun bibit jagung, cabai, tembakau, kacang kapri, maupun buncis. Yang lebih menggembirakan lagi, para petani mulai mendapatkan keuntungan dari pertanian organik ini. Kesadaran bahwa bila dipasarkan di pasar desa harganya tidak berbeda dengan hasil pertanian non-organik, menumbuhkan prakarsa baru untuk untuk membuka pasar sendiri. KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang sangat mendukung demokratisasi pangan sebagai perjuangan keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem, amat giat memasyarakatkan pertanian organik ini. Menurut Tejo Wahyu Jatmiko, Direktur Eksekutif Konphalindo, semua jalan kini dicoba agar penyebaran pertanian organik meluas dan filosofinya bisa mewarnai setiap usaha pertanian. "Kami juga mengampanyekan pertanian kota yang berbasis pada pertanian organik. Di antaranya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok yang ingin pengembangan kotanya berbasis pertanian, bekerja sama dengan dinas pertanian, sekolah, maupun langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada," papar Tejo. Kenyataannya, memang tidak mudah menentang arus utama pertanian yang mengunggulkan produksi dan kecepatan pengembalian investasi. Ketika Konphalindo mencoba menjangkau para kepala rumah tangga yang terkena pemutusan hubungan kerja misalnya, harapan agar pertanian kota yang mereka kerjakan segera menghasilkan uang sangat kental mewarnai. "Ternyata kesadaran bahwa pertanian organik dasarnya adalah untuk memandirikan petani dan menjaga keberlanjutan ekosistem, belum banyak dipahami," tambahnya. Sedikit pula yang mengerti bahwa pengembangan pertanian kota juga bermanfaat untuk membangun hubungan sosial dan kesetiakawanan dalam komunitas yang makin individual. "Masih diperlukan pembangunan kesadaran lewat berbagai cara dan sedapat mungkin berlangsung sejak dini," kata Tejo. Karena itulah, Konphalindo sejak tahun 2000 mencoba menjalin kerja sama dengan Sekolah Alam yang berlokasi di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di sekolah dengan luas lahan sekitar 8.000 meter persegi itu, dicoba dibangun sebuah laboratorium pertanian sederhana, di mana anak-anak yang bersekolah di situ bisa melihat dan mempraktikkan pertanian organik sejak dini. Maka seperti yang ditunjukkan oleh Yudha Kurniawan, fasilitator sekolah tersebut, di salah satu sudut sekolah ini ada tanaman-tanaman dengan nama masing-masing anak sebagai penanam dan penanggungjawabnya. Mulai dari terong, cabai, jagung manis, pare, selada air, sampai mahkota dewa bisa dijumpai di sana. Sekolah yang belajarnya di tempat terbuka itu, memang berupaya mengenalkan manusia sebagai bagian dari ekosistem sejak dini, sehingga Bumi ini bisa dihuni bersama secara berkelanjutan. UPAYA-upaya memperkenalkan pertanian organik, sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bagian dari perjuangan untuk melawan sistem pangan yang totaliter. Suatu sistem yang disebut Vandana Shiva sebagai monopoli pengontrolan seluruh mata rantai pangan dan menghancurkan alternatif yang tersedia. Pertanian organik menjadi senjata petani untuk kembali mendapatkan hak-haknya agar bisa menentukan sendiri tanaman yang ingin ditanamnya, keluar dari ketergantungan teknologi, sekaligus menyelamatkan keanekaan hayati dan kelestarian ekosistem. Kalau dalam buku perlawanan orang-orang yang kalah seperti yang ditulis Scott berakhir dengan makin termarjinalisasinya buruh tani dan para petani kecil, maka mudah- mudahan perjalanan pertanian organik ini menuju ke arah yang menggembirakan. Optimisme yang tergambar dalam buku Belajar dari Petani dengan munculnya berbagai kreasi yang bersahabat dengan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, tampaknya bisa menjadi perisai dalam menghadapi tekanan sistem pangan global. kompas250803 Deptan Tak Akan Putihkan KKP, Meski Terjadi Kekeringan Ant/mbk Senin, 25 Agustus 2003 Jakarta, Senin Departemen Pertanian (Deptan) tidak akan memutihkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) petani yang terkena bencana kekeringan dengan alasan hal itu akan merusak sistem dan mekanisme penyalurannya. Menteri Pertanian, Bungaran Saragih di Jakarta, Senin (25/8) menyatakan, kebijakan pemutihan terhadap kredit petani bukan kewenangan Departemen Pertanian, tetapi terkait dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM serta pihak perbankan sebagai penyalur. "Jika pemerintah memutihkan kredit yang telah diberikan kepada petani, maka bank sebagai pemilik dana pasti tidak akan mau. Bahkan dikhawatirkan akan merusak sistem dan sudah ada mekanismenya yang mengatur kalau seandainya terjadi gagal panen," kata Mentan Bungaran Saragih, usai menghadiri Pengukuhan Gelar Doktor bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal Deptan, R. Soekarsono, bertempat di Universitas Negeri Jakarta. Berdasarakan laporan perbankan hingga 1 Juli 2003, KKP yang tersalurkan ke petani tanaman pangan tercatat Rp183,364 miliar atau 23,35 persen dari plafon. Sementara itu Direktur Pembiayaan Ditjen Bina Sarana Pertanian, Endang S. Thohari mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan perbankan penyalur KKP untuk membahas kredit petani yang terkena kekeringan. Menurut dia, berdasarkan laporan perbankan, maka total realisasi penyaluran KKP per 1 Juli 2003 mencapai Rp1,26 triliun atau 60,93 persen dari plafon Rp 2,082 triliun yang terbagi untuk tanaman pangan Rp183,36 miliar atau 23,35 persen dari plafon, budidaya tanaman tebu Rp 873,824 miliar, peternakan Rp134,58 miliar dan pengadaan pangan Rp 68,76 miliar. Pada kesempatan itu Mentan Bungaran Saragih juga mengungkapkan, kekeringan akan dibahas secara khusus dalam rapat Kabinet, karena kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia lebih banyak sebagai akibat persoalan di luar Departemen Pertanian, seperti irigasi, kehutanan, lapangan pekerjaan dan infrasturktur pedesaan. Menurut Mentan Bungaran Saragih, kekeringan yang terjadi lebih banyak dikarenakan kerusakan hidrologis, terutama rusaknya hutan, bertambahnya penduduk dan banyaknya air tanah yang terserap industri. Pemerintah, tambahnya, sudah mengantisipasi terjadinya kekeringan, meskipun dana yang disiapkan di Departemen Pertanian tidak terlampau besar, namun masih ada anggaran di departemen lainnya yang juga ditujukan untuk sektor pertanian. Dia menyebutkan, porsi dana pertanian lebih besar justru berada di Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), Departemen Kehutanan (Dephut), Departemen Luar Negeri (Deplu), Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. "Total anggaran di luar Departemen Pertanian untuk menangani kekeringan, seperti dikemukakan Menko Kesra, Jusuf Kalla, mencapai Rp1 triliun, sementara anggaran Departemen Pertanian hanya Rp 30 miliar," katanya. Bahkan, tambahnya, dalam dua tahun terakhir pihak pemerintah telah menyediakan dana untuk mengatasi kekeringan, yang semula tidak ada. kompas260304 Pertanian Organik, Si Buruk Rupa Menanti Pinangan JANA (21) tercenung. Matanya tak lepas dari tanaman brokoli di kebun milik orangtuanya di Kampung Gunungbatu, Sindangjaya, Pacet, Jawa Barat. Perlahan-lahan air mukanya berubah suram menyaksikan kondisi brokoli yang ditanam bersama ayahnya itu. Dedaunan tanaman sayuran itu tak segar dan berlubang-lubang. Pertumbuhannya juga sangat lambat meski ia sudah beberapa pekan menanam bibit sayuran itu. Alhasil brokoli itu pun belum bisa dipanen. Beberapa saat berselang, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke kebun brokoli tetangganya. Ia merasa iri. Brokoli milik tetangganya itu terlihat segar dan tumbuh pesat. Daunnya juga lebar-lebar dan yang jelas tak berlubang. Malah, tetangganya itu mulai menuai hasil panen brokoli tersebut dan dijual seharga Rp 5.000 per kilogram ke pedagang pengumpul. Lalu, kenapa bisa berbeda? Perbedaan yang mencolok antara brokoli produksi Jana dan petani lainnya itu karena sistem pertanian mereka yang berbeda. Jana, anggota kelompok tani agropolitan, termasuk salah satu dari petani di desa itu yang mulai beralih ke pertanian organik. Harapannya, harga sayuran bisa lebih bagus dibandingkan dengan saat memakai produk pertanian nonorganik. Untuk itu, Jana rela meninggalkan pupuk urea dan pestisida kimia. Saat ini ia hanya menggunakan pupuk kandang maupun pestisida organik, serta bahan produksi pertanian lain yang ramah lingkungan. Kendati cara mengolah tanaman serupa dengan pertanian nonorganik, para petani yang menerapkan sistem pertanian organik itu harus lebih banyak menyemprotkan pestisida organik. "Sayuran organik lebih mudah terserang hama penyakit," kata Jana. Selain butuh ketelatenan dalam merawat sayuran organik, menurut Jana, masa tanam sayuran tersebut juga lebih lama dengan sayuran yang menggunakan bahan kimia. Jika masa panen brokoli nonorganik hanya sekitar 50 hari, masa tanam brokoli yang menggunakan sistem pertanian ramah lingkungan mencapai 60 hari. "Beda masa tanam sayuran organik dan bukan itu sekitar sepuluh hari," ujarnya. SAYANGNYA, keuletan pemuda itu tak berkutik ketika berhadapan dengan pasar. Di mata pedagang pengumpul, sayuran brokoli organik itu tak ada bedanya dengan sayuran sejenis yang menggunakan produk nonorganik. Bahkan, para pedagang mengeluhkan tampilan sayuran organik yang buruk rupa tersebut. Karena itu, sayuran organik ini dihargai sama dengan yang lain, yaitu berkisar Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kilogram. Menurut Jana, harga sayuran organik yang ia produksi baru tinggi ketika ada wisatawan dan pengusaha dari luar yang membeli produk pertaniannya. "Selisih harganya dibandingkan jika dijual ke pedagang di sini sekitar Rp 2.000 per kilogram," katanya. "Sepertinya pengusaha yang datang ke sini itu tahu mana sayuran organik dan tidak," tuturnya menambahkan. Rendahnya harga sayuran organik itu membuat enggan petani lainnya untuk beralih ke sistem pertanian organik. Bagi mereka, buat apa beralih ke pertanian organik jika nantinya harganya sama juga. Apalagi dibandingkan dengan sayuran yang menggunakan bahan kimia, biaya perawatan tanaman organik lebih mahal dan masa panennya lebih lama. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur Megawati Shiddieqy membenarkan kondisi itu. Menurut dia, pasar komoditas pertanian organik itu terbuka, tapi gelap. Katanya banyak permintaan terhadap produk pertanian ramah lingkungan, tapi nyatanya saat panen tak ada pasar yang menampungnya. "Kalaupun dibeli, harganya tidak ada bedanya dengan sayuran bukan organik," katanya. Padahal, Megawati menambahkan, banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dengan mengonsumsi sayuran organik. Karena tidak mengandung bahan kimia, sayuran itu lebih sehat dikonsumsi dibandingkan dengan sayuran yang menggunakan bahan kimia yang beracun saat ditanam. "Ada orang yang mau beli sayuran organik tapi mintanya sayuran itu langsung bisa diproduksi hari itu juga. Padahal kan mengolah sayuran organik yang siap dilempar ke pasar itu butuh sedikitnya sekali musim tanam," tuturnya. Demi mendukung pengembangan pertanian organik, ia terpaksa membeli sendiri hasil panen sayuran organik yang diproduksi kelompok tani agropolitan. "Daripada busuk karena tidak laku, saya beli sendiri sayuran organik itu lalu dibagi-bagikan ke pegawai Dinas Pertanian di sini," ujar Megawati. Dinas Pertanian setempat juga telah membuka pusat pelayanan agen hayati di Kawasan Agropolitan, Kabupaten Cianjur. Dengan begitu, para petani organik seperti Jana dapat memperoleh pupuk dan pestisida organik secara mudah. Kini mereka tinggal menanti pinangan dari pelaku bisnis yang memasarkan produk ramah lingkungan itu. (EVY) Jumat, 26 Maret 2004